Utak Utak: World Bank Tawarkan Pinjaman Rp15 T untuk Pemulihan Bencana

Saturday, October 13, 2018

World Bank Tawarkan Pinjaman Rp15 T untuk Pemulihan Bencana

Nusa Dua, CNN Indonesia -- World Bank (Bank Dunia) menawarkan pinjaman jangka panjang hingga US$1 miliar atau sekitar Rp15 triliun (kurs Rp15.235 per dolar AS) kepada Pemerintah Indonesia.

Tawaran ini disampaikan oleh CEO World Bank Kristalina Georgieva pada Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10).

Tawaran pinjaman diberikan untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana alam, termasuk bagi korban gempa di Lombong dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Bantuan pinjaman akan dicairkan sesuai permintaan pemerintah Indonesia. Bantuan pendanaan itu juga melengkapi hibah yang sebelumnya diberikan senilai US$5 juta atau sekitar Rp75 miliar untuk asistensi teknis dalam perencanaan terperinci untuk menjamin pemulihan pasca rekonstruksi dan melibatkan masyarakat.

"Upaya bantuan yang dilakukan pemerintah (Indonesia) sangat cepat, masif dan mengesankan. Saat memasuki tahap rekonstruksi kami menawarkan bantuan dana hingga US$1 miliar yang merupakan dukungan yang komprehensif dan tersedia untuk Indonesia. Penghormatan terbaik untuk mereka yang telah kehilangan nyawa adalah membangun kembali dengan lebih baik," ujar Georgieva, di Nusa Dua, Minggu (14/10).

Paket bantuan itu dapat mencakup dana transfer tunai (cash transfer) ke 150 ribu keluarga termiskin yang terdampak selama enam bulan hingga setahun. Penguatan sistem perlindungan sosial yang ada ini dirancang untuk mendukung perekonomian lokal dan penyerapan tenaga kerja selama fase pemulihan. Selain itu, bantuan diberikan untuk menghindari kerusakan jangka panjang pada sumber daya manusia.

Selanjutnya, pinjaman senilai US$1 miliar itu juga bisa mencakup program pemulihan darurat baru untuk membiayai pembangunan kembali fasilitas publik dan aset infrastruktur penting, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan tol, dan infrastruktur untuk pasokan air.

Bantuan pinjaman ini juga dapat memperkuat upaya pengawasan dan sistem peringatan dini dan membantu pembiayaan untuk rekonstruksi perumahan serta infrastruktur dan fasilitas di lingkungan tempat tinggal.

"Pemerintah mengapresiasi perhatian dan dukungan dari masyarakat internasional pada saat kami membutuhkan, termasuk dari Kelompok Bank Dunia. Memulihkan kehidupan dan mata pencaharian orang-orang yang terdampak oleh bencana alam merupakan prioritas terbesar pemerintah," imbuh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tempat yang sama.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan Kelompok Bank Dunia memiliki keahlian khusus dan mendalam terkait pengembangan instrumen keuangan canggih yang dapat mengelola risiko dan menyiapkan bantalan fiskal untuk mengantisipasi goncangan.

"Indonesia menargetkan untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana alam dan kami mengharapkan kemitraan yang berlanjut," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Terkait penarikan pinjaman, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan menyelaraskan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan kajian awal, Bank Dunia memperkirakan kerugian fisik atas bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah mencapai US$531 juta atau sekitar Rp8 triliun.

Potensi kerugian tersebut berasal dari kerusakan sektor perumahan tinggal berkisar US$181 juta atau Rp2,75 triliun, sektor non perumahan sekitar US$185 juta atau Rp2,82 triliiun, dan sektor infrastruktur sekitar US$165 miliar atau Rp2,5 triliun.

Estimasi awal dilakukan menggunakan analisis ilmiah, ekonomi, dan teknis. Namun, potensi kerugian itu tidak termasuk kerugian hilangnya nyawa, kehilangan lahan, dan gangguan ekonomi akibat hilangnya pekerjaan dan manfaat ekonomi saat kegiatan ekonomi berhenti pascabencana.

Kajian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk perencanaan pemulihan dan rekonstruksi.

Tawaran pinjaman dari World Bank ini bukan satu-satunya. Sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) juga menawarkan pinjaman dengan jumlah yang sama seperti disampaikan Presiden ADB Takehiko Nakao saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (12/10).

(sfr/bir)