| Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah masih mencari solusi untuk mengatasi persoalan pembangunan landasan udara TNI Angkatan Udara dan fasilitas pendukung yang berhimpitan dengan Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau. Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (17/10/2018), para peserta rapat yang terdiri dari Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Sekjen Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dan Kepala BP Batam Dinarsyah belum menemukan titik temu. Pasalnya, perwakilan TNI AU tidak hadir dalam rapat tersebut. Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan Pemerintah tengah mencari cara agar keputusan yang nanti akan diambil tidak mengabaikan dua kepentingan yang tengah berhadapan, yaitu kepentingan pembangunan p royek strategis dan kepentingan keamanan.
"Kami masih mencari cara agar dua kepentingan itu bisa jalan bersama-sama. Belum ada keputusan hari ini," tuturnya usai rapat.
Sebelumnya, TNI berencana untuk mengerahkan 4 pesawat di Hang Nadim, sekaligus menjadikan landasan udara tersebut sebagai tempat shelter atau penampungan pesawat militer. Hal ini seiring dengan rencana Indonesia untuk mengambilalih Flight Information Region (FIR) dari Singapura pada tahun depan. Sementara itu, Kepala BP Batam Lukita mengemukakan penggunaan Bandara Hang Nadim untuk aktivitas militer hingga kini tidak mengganggu penerbangan komersial. Ia mengatakan BP Batam selaku pemilik dan pengelola Bandara Hang Nadim akan mematuhi keputusan Pemerintah. "Kami di BP Batam tidak bisa putuskan langsung, jadi kami laporkan ke dewan kawasan dengan ketua Pak Menko, Pak Menko perlu pandangan langsung dari TNI AU maupun Kemenhub." (ray/ray) Let's block ads! (Why?)
October 18, 2018 at 02:04AM
via CNBC Indonesia https://ift.tt/2OvLTVo | 
No comments:
Post a Comment