Utak Utak: Banggar DPR Sepakati Asumsi RAPBN 2019

Wednesday, October 17, 2018

Banggar DPR Sepakati Asumsi RAPBN 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Postur Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang diajukan pemerintah dengan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp15 ribu per dolar AS.

Dalam penyampaian Postur Sementara APBN 2019, pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp2.165,1 triliun, belanja negara Rp2.462,3 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp297,2 triliun. Lalu, keseimbangan primer defisit Rp21,3 triliun, serta defisit anggaran mencapai Rp297,2 triliun atau sekitar 1,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Apakah ini dapat disetujui? Setuju," ucap Pimpinan Rapat Banggar DPR Said Abdullah yang disambut seruan para anggota rapat di Gedung DPR/MPR, Rabu (17/10).

Secara rinci, penerimaan negara berasal dari pos perpajakan sebesar Rp1.786,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp378,3 triliun, dan hibah Rp400 miliar. Selanjutnya, belanja negara dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat senilai Rp1.635,3 triliun, dan Transfer ke Daerah serta Dana Desa (TKDD) Rp826,9 triliun.

Belanja pemerintah pusat terbagi atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp840,5 triliun dan non K/L Rp794,8 triliun. Untuk non K/L, asumsi belanja berasal dari pengeluaran untuk pembiayaan bunga utang sebesar Rp275,9 triliun, subsidi energi Rp164,1 triliun, dan belanja lain-lain Rp125,8 triliun.

Pada belanja lain-lain ini, pemerintah turut menyertakan tambahan biaya untuk sektor pendidikan dan kesehatan, masing-masing senilai Rp9,9 triliun dan Rp5,9 triliun.

Selain itu, ada pula anggaran untuk cadangan senilai Rp14,4 triliun bila terjadi hal tak terduga, seperti bencana alam. Sedangkan TKDD terdiri dari transfer ke daerah sekitar Rp756,9 triliun dan dana desa Rp70 triliun.

Dari sisi pembiayaan anggaran, pemerintah akan menarik utang sekitar Rp359,4 triliun pada tahun depan. Selain itu, akan ada juga pembiayaan lainnya sekitar Rp15 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah ke depannya akan terus memantau postur APBN agar dapat memberikan manfaat optimal sebagai stimulus bagi masyarakat di tengah ketidakpastian global.

"Saya rasa ini cukup merefleksikan kebutuhan yang begitu banyak dan tetap menjaga momentum ekonomi, tapi di sisi lain kami semakin hati-hati juga," pungkasnya.

(uli/bir)