| Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp850 miliar untuk pembebasan lahan pada APBD 2019. Kepala Dinas SDA DKI Teguh Hendrawan mengatakan pembebasan lahan tersebut termasuk lahan yang akan dinormalisasi Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). "Ini masih (proyek) lanjutan ya, seperti di Pesanggrahan, Ciliwung, Sunter, Angke, dan waduk yang perlu lanjutan seperti di Marunda, Brigif, Cimanggis, Kampung Rambutan," kata Teguh di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).
Menurut Teguh, anggaran yang diajukan pada APBD 2019 tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan APBD 2018. Teguh menyatakan anggaran yang diajukan tersebut hanya digunakan untuk membebaskan lahan yang sudah bisa dipastikan dibeli.Di satu sisi, Teguh mengakui pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI memang berjalan stagnan. Teguh menuturkan hal itu karena Pemprov DKI hanya bisa membebaskan lahan atau membayar lahan yang memiliki sertifikat kepemilikan yang jelas. Sementara itu, sambungnya, pelaksanaan normalisasi sungai oleh BBWSCC tergantung pada pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI. "BBWSCC kan tergantung bagaimana Pemprov DKI, untuk tahun 2019 bagaimana mereka mau menganggarkan kalau DKI sampai sekarang belum bisa mengalokasikan untuk lahan bebasnya. Jadi saya minta untuk percepatan, ini harus jadi atensi kita bersama," tutur Teguh.
Sebelumnya, pada 9 Oktober lalu, Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan ada sekitar 129 kelurahan di DKI Jakarta yang berpotensi terendam banjir saat musim hujan."[Kelurahan yang berpotensi terendam banjir] di sekitar kali-kali itu, Ciliwung, Angke, Pesanggrahan," kata Bambang kala itu. Rinciannya adalah di aliran Kali Angke ada enam kelurahan, aliran Kali Pesanggrahan ada 21 kelurahan, aliran Kali Krukut ada 12 kelurahan, aliran Kali Ciliwung 28 kelurahan. Kemudian aliran Kanal Banjir Barat ada 10 kelurahan, aliran Kali Ciliwung Lama ada sembilan kelurahan, aliran Kali Sunter 23 kelurahan, aliran Kali Cipinang 12 kelurahan, dan aliran Cengkareng Drain ada delapan kelurahan. Bambang menuturkan data kelurahan berpotensi terendam banjir tersebut berdasarkan evaluasi dan kajian terakhir saat banjir terjadi di Jakarta sekitar bulan Februari lalu. Bambang menyampaikan penyebab banjir di Jakarta sampai saat ini salah satunya dikarenakan kapasitas kali yang tidak mampu menampung debit atau volume air terutama saat puncak musim hujan. Apalagi, kata Bambang, saat ini program normalisasi juga tengah dihentikan Pemprov DKI. "Nah, semenjak tahun 2018 ini tidak ada lagi kegiatan normalisasi," ujarnya. Di lain pihak, Pengamat Tata Kota Nirwono Joga dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com menyatakan tidak ada anggaran penataan sungai sampai tahun 2019 karena ada perbedaan pemahaman antara naturalisasi dan normalisasi "Ini juga karena Gubernur DKI tetap bersikap menolak merelokasi warga bantaran sungai," terang Nirwono. Selain sungai, ia menjelaskan program revitalisasi waduk dan situ di ibu kota Republik Indonesia itu melambat. Setidaknya ada 44 waduk dan 14 situ yang mengantre untuk direvitalisasi. Dia juga mengatakan saluran air di Jakarta masih banyak yang tersumbat karena sampah, kabel dan pipa. Dari total saluran air yang ada, Nirwono bilang hanya 33 persen yang berfungsi dengan baik. "Apa boleh buat warga kampung rawan banjir bersiap-siap menghadapi banjir lagi tahun ini," ujar dia. [Gambas:Video CNN] (dis/kid) Let's block ads! (Why?)
October 18, 2018 at 12:26AM
via CNN Indonesia https://ift.tt/2QSkJoe | 
No comments:
Post a Comment