Utak Utak: Menteri Rini Investigasi Penundaan Pembayaran Klaim Jiwasraya

Thursday, October 11, 2018

Menteri Rini Investigasi Penundaan Pembayaran Klaim Jiwasraya

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku melakukan audit investigasi terhadap kasus penundaan pembayaran klaim PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Audit investigasi dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami melakukan investigasi audit kepada Jiwasraya, terus terang saja. Kami bicara dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait investigasi. Investigasi audit kami harapkan selesai pekan depan," ujarnya di Bali, Kamis (11/10).

Audit investigasi, lanjut Rini, dilakukan untuk melihat basis data nasabah perusahaan asuransi jiwa milik negara tersebut.

Sebelumnya, beredar surat dari Jiwasraya kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk perihal keterlambatan pembayaran. Dalam surat itu Jiwasraya menyampaikan tekanan likuiditas yang dialami perseroan terkait keterlambatan pembayaran nilai tunai jatuh tempo polis JS Proteksi Plan di BTN.

JS Proteksi Plan merupakan produk asuransi jiwa milik Jiwasraya yang dijual melalui kerja sama dengan pihak perbankan. Produk sejenis ini biasa disebut bancassurance. Produk ini biasanya ditawarkan sebagai alternatif investasi nasabah.

Jiwasraya mengaku pemenuhan pendanaan masih dalam proses yang berakibat pada penundaan pembayaran klaim. Sebagai konsekuensi, Jiwasraya menjanjikan bunga sebesar 5,75 persen per annum (netto).

Surat itu ditandatangani oleh Direktur Keuangan Jiwasraya Danang Suryono dan Direktur Pemasaran Indra Widjaja per tanggal 10 Oktober 2018.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak BTN maupun Jiwasraya belum merespons panggilan telepon CNNIndonesia.com.

Salah satu direktur BTN yang menjawab pesan Whats Apps menyatakan bahwa JS Proteksi Plan yang dijualnya merupakan layanan untuk nasabah kaya.

"Itu untuk nasabah wealth management division yang disupervisi pak Budi Satria (direktur BTN). Saya belum ter-update, jadi bisa ke beliau," kata sumber tersebut.

Minta Penjelasan Jiwasraya

Sementara, Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Ferdian Satyagraha menegaskan manajemen tengah meminta penjelasan resmi dari Jiwasraya.

"Kami sudah melakukan komunikasi dan pertemuan langsung dengan Kantor Wilayah Jiwasraya Jatim. Kami minta release resmi maksimal minggu depan," tutur dia kepada CNNIndonesia.com.

Sejauh ini, Ferdian menyebut Kanwil Jiwasraya Jatim memastikan tidak ada penundaan pembayaran klaim di wilayahnya.

"Ada polis yang akan jatuh tempo 27 Oktober 2018 nanti sebesar Rp1,3 miliar. Mereka konfirmasi dibayar. Jadi, belum ada penundaan," imbuhnya.

(sfr/bir)