| Palu, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meminta klarifikasi kepada manajemen perusahaan properti Lippo Group, yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Permintaan klarifikasi tersebut terkait kasus megaproyek Meikarta. "Meikarta kita akan lihat dan mungkin akan minta klarifikasi sih. Nanti koordinasi dengan bursa. Pada dasarnya kita kan kerja sama pengawasan dengan bursa. Ya mudah-mudahan," kata Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Hoesen di Palu, Kamis (18/10/18). Meikarta merupakan properti yang dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dengan kepemilikan 100%. Sementara LPCK merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).
Seperti dilansir dari detikcom, Senin (15/10/2018) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta. Ada 10 orang yang diamankan dalam OTT KPK.
Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). Para pejabat pemkab Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima total duit Rp 7 miliar dari pihak pemberi. Duit itu merupakan bagian dari commitment fee fase pertama Rp 13 miliar. KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta. Kasus ini terus dikembangkan oleh KPK hingga melakukan penggeledahan ke kantor pusat Lippo Grup. Bahkan rumah kediaman CEO Lippo Grup James Riady ikut digeledah KPK. [Gambas:Video CNBC] (hps/roy) Let's block ads! (Why?)
October 19, 2018 at 01:59AM
via CNBC Indonesia https://ift.tt/2QYRv79 | 
No comments:
Post a Comment