UMP Naik 8%, Menaker: Seharusnya Pengusaha Sudah Paham

Jakarta, CNBC Indonesia - Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan naik 8,03% pada tahun depan. Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, mengatakan kenaikan ini sudah sesuai peraturan sehingga pengusaha harus paham dan serikat pekerja tidak perlu demonstrasi. "Seharusnya mereka [pengusaha] sudah memahami konten PP 78 [tentang Pengupahan] karena ini lebih predictable dan serikat pekerja tidak perlu demonstrasi," katanya usai Sidang Kabinet, Selasa (16/10/2018). Dia menegaskan, kenaikan rujukan dari kenaikan UMP memang Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, dan perhitungannya berdasar dari data BPS, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. "Data ini sudah kita sampaikan kepada gubernur yang punya kewajiban menetapkan UMP 1 November," jelas Menaker. Seperti diketahui, Upah Mininum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) ditetapkan naik 8,03%, dan akan diumumkan 1 November 2018 oleh masing-masing gubernur. Hal tersebut tercantum dalam Surat Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, bernomor 8.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang dikirimkan kepada setiap gubernur. Foto: Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri. (Rivi Satrianegara) Di dalam surat itu tercantum inflasi nasional sebesar 2,88% dan pertumbuhan ekonomi nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,15%, sehingga kenaikan UMP/UMK ditetapkan sebesar 8,03%. Sementara itu bagi provinsi yang UMP masih di bawah kebutuhan hidup layak (KHL), pada tahun depan harus setara dengan KHL. (ray/ray) Let's block ads! (Why?) October 16, 2018 at 11:53PM via CNBC Indonesia https://ift.tt/2J0aWtx If New feed item from http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=https%3A%2F%2Fwww.cnbcindonesia.com%2Frss&max=3, then Send me an e Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email Applets.